Jurnalinti24.News//Makassar - Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan (GRSS) melakukan Aksi Damai di depan Polda pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, pukul 14.00 Wita
Ribuan orang tumpah ruah dalam aksi damai didepan Polda tersebut, sehingga puluhan personil Polisi turun di jalan mengatur kendaraan lalu lintas yang sempat terjadi kemacetan dan massa yang datang pun dari berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi
Dalam Orasi yang di bacakan oleh Lukman sebagai Koordinator Aksi GRSS mengatakan bahwa, "Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan dengan ini menyatakan sikap dan menuntut sebagai berikut:
1. Usut tuntas berbagai kasus KKN Jokowi dan keluarganya yang diduga terlibat di antaranya kasus BPMKS (Bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta), Korupsi BMW, korupsi Trans Jakarta, korupsi dana KONI, Korupsi DJKA, Blok Medan, Korupsi melalui rekomendasi Bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM yang melakukan pembakar hutan, Jet Pribadi untuk liburan, Pagar Laut dll yang semua nya sudah di adukan ke lembaga lembaga penegakan hukum dan dipublikasikan di berbagai media, namun tidak ada langkah penyidikan dan penyelidikan.
2. Usut tuntas kasus yang terkait kebijakan merugikan Rakyat diantaranya, Kasus Pagar Laut Banten, Bekasi, Sidoarjo dan daerah daerah lain termasuk mengusut kebijakan anti Rakyat yang sudah menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan Gas LPG 3 kg.
3. Meminta Polri untuk kembali menjadi Polisi Rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan.
"Dimasa 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden RI, harapan adanya perbaikan kondisi penegakan hukum di Indonesia justru makin terpuruk dengan semakin menguatnya intervensi kekuasaan terhadap aparat penegak hukum. Penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan, sebaliknya sejumlah perkara lama seperti pelanggaran berat HAM masa lalu yang menjadi utang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian, " Pungkasnya
"Joko Widodo sebagai Presiden RI lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang justru ternyata juga gagal diwujudkan karena faktor hukumnya tidak dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya, ambisi Joko Widodo menggenjot berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor, namun mengabaikan kepentingan publik atau keadilan yang lebih luas
"Berbagai kebijakan insentif terus digelontorkan untuk mendukung investor, sementara masyarakat cenderung terpinggirkan dikarenakan penggunaan cara pandang hukum yang positivistik sehingga dengan mudah menyingkirkan masyarakat, terutama petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan miskin kota, dengan menjadikan aparat penegak hukum dan hukum sebagai tameng dari kritik dan protes masyarakat, " Tambahnya
Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan terbentuk dari berbagai latar belakang profesi (Pengacara, Pelaku Usaha, Pekerja Mandiri dan Mahasiswa) yang berdomisili di kota Makassar untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperbaiki kondisi penegakan hukum di Indonesia
Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan mencoba mengambil peran secara aktif dalam rangka perbaikan kondisi tersebut diatas, salah satunya adalah dengan mendorong institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu instansi penegak hukum yang menjadi ujung tombak dan merupakan elemen penting dalam proses penegakkan hukum yang berkeadilan agar menjadi lebih profesional, lebih mandiri dan lebih berintegritas serta lebih berani mengambil sikap sesuai marwahnya sebagai pelindung dan pengayom rakyat yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum, kebenaran dan keadilan, termasuk dalam hal ini untuk mengusut tuntas berbagai kasus selama pemerintahan Joko Widodo, terlebih khususnya yang diduga ada keterkaitan Joko Widodo atau kroni-kroninya
Di saat yang bersamaan dan orasi telah usai dibacakan oleh Lukman, maka dengan sigap AKP Muhlis dari bagian SKPT Polda Sul-Sel mengungkapkan bahwa, " beberapa tuntutan dari aksi damai GRSS yang telah di bacakan, maka kami akan teruskan ke pimpinan tertinggi dan kami menghargai atas kedatangan dari GRSS, " Tutupnya
Liputan : Mhi LiNa, SE
