Makassar, 25 Juli 2026 – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar. Dr. Ir. H. Fathur Rahim, S.T., M.T., IAI menghadiri Focus Group Discussion (FGD) strategis mengenai Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, bertempat di Hotel Gammara, Sabtu, 25 Juli 2026.
Forum koordinasi krusial ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, serta menghadirkan narasumber utama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Kehadiran Badan Kesbangpol dalam forum ini ditujukan untuk menyinkronkan alokasi anggaran sektor kesatuan bangsa, ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan wawasan kebangsaan agar berjalan selaras dengan visi besar percepatan pembangunan kota.
Dalam kesempatan diskusi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Badan Kesbangpol menegaskan untuk memastikan setiap penyerapan anggaran belanja daerah di sektor kesatuan bangsa dapat dipertanggungjawabkan serta berdampak nyata dalam menjaga kondusivitas kota.
"Keikutsertaan Kesbangpol dalam FGD ini sangat vital untuk memastikan program kerja kami, baik di bidang penguatan wawasan kebangsaan, pencegahan konflik sosial, hingga kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, berjalan sejalan dengan kebijakan fiskal daerah yang sehat. Sesuai arahan Bapak Wali Kota dan Dirjen Bina Keuda, kami siap mengoptimalkan anggaran guna mengawal stabilitas daerah demi kelancaran seluruh proyek strategis di Makassar," Ungkap Kepala Badan Kesbangpol Makassar
Sejumlah poin strategis Badan Kesbangpol Kota Makassar yang dikonsolidasikan dalam forum ini meliputi:
Sinkronisasi Anggaran Stabilitas: Mengoptimalkan serapan belanja semester kedua untuk program deteksi dini dan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat.
Penguatan Hubungan Antarlembaga: Mempercepat program prioritas dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik guna mendukung iklim demokrasi yang sehat.
Tata Kelola Akuntabel: Menjamin implementasi administrasi keuangan di lingkup internal badan berjalan transparan, efisien, dan patuh pada regulasi terbaru.
Melalui diskusi interaktif kolaborasi aktif antara TAPD dan jajaran kepala OPD berhasil merumuskan peta solusi taktis terhadap berbagai kendala administratif lapangan. Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh kepala perangkat daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Makassar yang akuntabel, bersih, dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat.
Mhi LiNa, SE
