Pasca Kantor Disdik di Demo, Kabid SMA Bersuara Soal PPDB Online 2024
Kabid SMA Sulsel Sebut PPDB 2024 Berjalan Sesuai Prosedur
Ini Tanggapan Kabid SMA Sulsel Usai Kantor Disdik di Geruduk sejumlah Siswa
MAKASSAR, Pasca Kantor Disdik Sulsel menggebrak sejumlah Ormas, Mahasiswa, LSM dan sejumlah pemerhati pendidikan. Kepala Bidang SMA Muhammad Nur Kusuma angkat bicara.
Menurutnya, bahwa tidak ada siswa siluman dalam proses PPDB 2024 Sulawesi Selatan, mulai dari tahap awal PPDB hingga jalur prestasi SMA.
"Dalam setiap tahapan PPDB 2024 ada masa sanggah dimana semua sanggah yang diterima baik melalui Sekolah, Cabang Dinas Pendidikan maupun Panitia Tingkat Dinas Pendidikan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Juknis PPDB 2024," kata Kabid Selasa (10/7/2024)
Lanjut, Dihadapan media ia menjelaskan pada setiap proses berjalannya tahapan penerimaan melalui jalur prestasi SMA yang merupakan tahapan akhir PPDB 2024, berdasarkan data yang ada jumlah pendaftar di Kota Makassar sebanyak 3.057 kasus, sementara daya tampung yang tersedia adalah 1.285 kursi, dimana masih terdapat 1.772 kasus yang belum dapat tersalurkan.
Berdasarkan data tersebut, Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan kepada Kepala Bidang SMA untuk melakukan pemetaan terhadap sarana prasarana dan ketersediaan guru SMA Negeri di daerah-daerah yang berpotensi terjadi lembaga pendaftar, khususnya di Kota Makassar. Dari hasil pemetaan khusus Kota Makassar dapat dilakukan penambahan sebanyak 30 rombel yang dapat menampung 1.080 calon siswa serta jumlah kursi di SMK Negeri se Kota Makassar masih dapat menampung 460 calon siswa.
Sehingga jumlah keseluruhan Calon Siswa yang dapat ditampung pada SMA dan SMK Negeri adalah 1.540 kasus. Selain melakukan survei terhadap kondisi sarana prasarana, Tim Helpdesk PPDB 2024 juga melakukan survei terhadap pengaduan yang diterima dari calon siswa lama dan melakukan survei terhadap alamat kasus.
Beberapa kesulitan yang dialami oleh Tim Teknis Pemetaan adalah pada beberapa daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tetapi hanya terdapat 1 (satu) SMA Negeri, seperti SMA 4, SMA 21 dan SMA 9 Makassar. Selain itu ada beberapa daerah blind spot, yaitu Kawasan Pettarani, Rappocini, hingga Banta-Bantaeng. Sementara itu dari sisi pemetaan pengaduan, 98% masyarakat tetap menginginkan anaknya sekolah di SMA Negeri.
Berdasarkan data-data yang ada baik dari kondisi sarana prasarana, guru dan pengaduan, Dinas Pendidikan memutuskan untuk melakukan penambahan ruang kelas pada SMA-SMA negeri yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan membuka jalur pemenuhan kuota. Dalam jalur pemenuhan kuota, Dinas Pendidikan melakukan pemetaan siswa berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain, jarak rumah ke sekolah, pengaduan orang tua secara langsung, dan lokasi kerja orang tua," tambahnya.
Dari hasil pemilahan, maka Dinas Pendidikan melakukan penyaluran calon siswa yang belum lulus dalam tahapan prestasi ke sekolah-sekolah berdasarkan pemetaan terhadap pengaduan. Pemberian kuota yang merupakan solusi akhir terhadap calon siswa yang belum lulus, Dinas Pendidikan melakukan secara optimal dan berusaha memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Selain itu pada tahun ajaran 2024/2025, Dinas Pendidikan juga akan mengganti seragam sekolah kepada seluruh peserta didik yang diterima melalui jalur afirmasi, diharapkan dengan penyaluran seragam sekolah kepada peserta didik yang tidak mampu bisa meringankan beban siswa tua. "Dalam setiap jalur penerimaan PPDB 2024, Satuan Pendidikan dilarang keras melakukan pungutan dengan alasan apapun, termasuk mengarahkan tempat pembelian baju seragam sekolah," Tegas Kabid.(**)
Tim Media
