Makassar, 29 Desember 2025 – Di saat ribuan Ketua RT dan RW terpilih merayakan pelantikan besar-besaran di Lapangan Karebosi, suasana kontras menyelimuti rumah-rumah para mantan kanvaser dan kandidat yang tersisih.
Kegembiraan seremoni pelantikan tersebut dibayangi oleh gelombang kekecewaan dan duka dari para pejuang akar rumput yang merasa dikalahkan bukan oleh suara rakyat, melainkan oleh "permainan" regulasi.
Pemilihan RT/RW serentak Makassar 2025 yang awalnya digadang-gadang sebagai pesta demokrasi warga, kini menyisakan luka bagi sebagian kanvaser.
Mereka menuding adanya manipulasi administratif yang terstruktur untuk meloloskan kandidat tertentu dan menjegal figur yang dianggap vokal atau tidak sejalan dengan kepentingan oknum di tingkat kelurahan.
Luka di Balik Sorak-Sorai
Bagi para kanvaser yang gagal, hari pelantikan ini bukanlah hari kemenangan demokrasi, melainkan hari berkabung bagi keadilan di tingkat akar rumput. Beberapa poin utama yang menjadi sumber kesedihan dan protes para kanvaser meliputi:
Diskriminasi Verifikasi: Banyak kandidat yang memiliki basis massa kuat, justru digugurkan pada tahap administrasi dengan alasan yang dianggap mengada-ada, seperti legalisir ijazah yang diperumit hingga status domisili yang mendadak dipersoalkan.
Regulasi "Pasal Karet": Adanya dugaan perubahan standar operasional prosedur (SOP) pemilihan di tengah jalan yang menguntungkan petahana atau calon titipan, sehingga suara warga yang telah dikumpulkan oleh kanvaser menjadi sia-sia.
Intervensi Oknum Lokal: Laporan mengenai tekanan dari oknum aparat kelurahan yang secara terang-terangan mengarahkan dukungan, membuat kerja keras kanvaser di lapangan selama berbulan-bulan hancur seketika dan di duga adanya oknum Kandidat RT/RW yang menggunakan "Uang Serangan / money politik" saat warga pergi mencoblos
Suara Kanvaser yang Tersisih
"Kami telah mengetuk pintu ke pintu, meyakinkan warga untuk perubahan, namun semua dihancurkan oleh selembar kertas keputusan panitia yang tidak transparan. Pelantikan hari ini adalah perayaan atas ketidakadilan bagi kami yang dijegal oleh regulasi yang dipaksakan," ujar salah seorang koordinator kanvaser .
Tuntutan Transparansi
Kelompok masyarakat sipil dan para kanvaser yang merasa dirugikan mendesak Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar untuk tidak menutup mata. Mereka menuntut adanya audit independen terhadap proses seleksi dan pemilihan di wilayah-wilayah yang terindikasi kuat terjadi kecurangan regulasi.
Meskipun atribut pelantikan telah dilepas dan pejabat baru mulai bertugas, "api" kekecewaan ini diprediksi akan menjadi beban sosial bagi para Ketua RT/RW yang baru dilantik, mengingat adanya krisis legitimasi di mata warga yang merasa hak pilihnya di kebiri.
Red
