Makassar-Jurnalinti24.News// Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Sarasehan dengan tema “Penguatan Kebebasan Masyarakat Sipil untuk Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat dalam Kerangka Keseimbangan antara Berjalannya Demokrasi dan Terpeliharanya Stabilitas Nasional.” berlangsung di hotel Rinra, hari rabu, tanggal 27 Agustus 2025, pukul 09.30 Wita, di jalan metro tanjung kota Makassar
Dalam pernyataan yang di sampaikan oleh Sekretaris Kesbangpol Sulsel Bapak Ansyar bahwa,"Di Kesbangpol SulSel dalam kebebasan berserikat dan berkumpul di wilayahnya telah terjamin dengan baik dan hal ini tercermin dari jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang mencapai sekitar 500, sedangkan populasi penduduk Sulsel yang hampir mencapai 9 juta jiwa, " Ungkapnya
"Jumlah Ormas di Sulsel lebih banyak dibandingkan dengan di Pulau Jawa, yang hanya memiliki sekitar 400 Ormas, sehingga ormas yang hadir dalam sarasehan ini merupakan mitra Pemerintah Provinsi Sulsel dan di harapkan sarasehan ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penguatan berserikat dan berkumpul, sehingga Ormas dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan bangsa dan negara, "Tambahnya
Turut hadir 3 orang narasumber utama, yakni Prof. Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata (Guru Besar FISIP Universitas Padjadjaran), Prof. Dr. Phil Sukri (Guru Besar FISIP Universitas Hasanuddin) dan Mimin Dwi Hartono (Analis Kebijakan Ahli Madya Komnas HAM).
Dalam kesempatan sesi tanya jawab, di mana Abdurrahman dari ilmu pemerintahan Unhas mengatakan pentingnya mengakhiri tindakan represif aparat dan menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang diberikan.
Sedangkan Perwakilan dari perkumpulan difabel menyoroti pentingnya demokrasi inklusif yang memperhatikan pilihan semua kalangan dan bukan hanya kelompok besar saja, namun juga menyinggung tentang implementasi, dimana Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang belum optimal dan kurangnya perhatian terhadap kelompok difabel, padahal jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 10%.
Pembicara lain pun mengungkapkan bahwa situasi di Sulawesi Selatan masih aman dan kondusif dalam menjalankan hak asasi manusia dan menekankan bahwa pemerintah harus memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan masukan, karena hal ini membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan mengontrol pemerintahan.
Hadir pula Kabid Kesbangpol Prov Sulsel Heikal Sulaiman S STP MM, Perwakilan dari LSM Gempa, Sekretaris Ormas Juang Rampas Yusuf Sanjaya, Ketua Distrik GMBI IR.Walinono Haddade, serta berbagai tokoh masyarakat, Akademisi, Perwakilan Organisasi Sipil dan Pejabat Pemerintah.
Diharapkan acara sarasehan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjaga kebebasan dan stabilitas di Indonesia.
Liputan : Mhi LiNa, SE
