AKSI UNJUK RASA JILID 2 ALIANSI MAHASISWA PEMUDA ; BONGKAR DUGAAN PELANGGARAN YAYASAN SOSIAL BUDI LUHUR MAKASSAR

Makassar— Saat awak media bertandang di SD Inpres Layang Bertingkat kota Makassar, pada hari jumat tanggal 31 Oktober 2025, pukul 10.30 Wita dan bertemu dengan Kepala Sekolah Muh. Saleh, S.Pd., M.Pd yang ramah dan beliau pun memberikan keterangan terkait pertanyaan sebagian orang tua murid mengenai belum adanya program seragam dan makanan gratis di sekolah tersebut, seperti yang telah berjalan di sejumlah sekolah lain.

Menurutnya, pihak sekolah tidak pernah menolak program pemerintah tersebut. Namun hingga saat ini, SD Inpres Layang Bertingkat belum menerima petunjuk teknis resmi terkait pelaksanaan program seragam gratis maupun makan gratis.

Saat ini sekolah SD dan SMP sudah ada yang dapat seragam dan makanan gratis, namun kami di sekolah belum ada program itu dan kami dari pihak sekolah juga kurang paham karena belum ada pemberitahuan resmi,” Ujarnya

Ia menjelaskan bahwa pernah ada oknum yang menghubungi pihak sekolah serta meminta data berat badan siswa hingga beberapa kali, namun setelah dikonfirmasi, informasi tersebut tidak jelas sumbernya sehingga pihak sekolah memilih untuk berhati-hati

Sudah lima kali ada yang minta data jumlah siswa dan berat badan. Setelah saya cek, informasinya tidak jelas, jadi kita tidak tindak lanjuti, karena jangan sampai kita salah langkah,” Tambahnya.Muh Saleh

Jika nanti pemerintah kota sudah putuskan dan instruksikan, tentu kita siap jalankan. Kita hanya menunggu kebijakan pimpinan. Jangan sampai masyarakat mengira kita yang salah,” Imbuhnya

Saat ini, kata Saleh, kebutuhan pakaian seragam siswa tetap dipenuhi oleh orang tua murid. Meski demikian, pihak sekolah berusaha memastikan bahwa para siswa tetap mendapatkan perhatian, termasuk makanan sehat dari rumah masing-masing.
Untuk sementara anak-anak membawa makanan sehat dari rumah, namun kita tetap himbau orang tua agar memperhatikan gizi anak,” Tuturnya

Harapan Kepsek Muh Saleh agar masyarakat memahami bahwa pihak sekolah hanya menunggu arahan resmi agar pelaksanaan program tidak menimbulkan kesalah pahaman dan polemik di masyarakat.

Liputan  : Mhi LiNa, SE