AKSI UNJUK RASA JILID 2 ALIANSI MAHASISWA PEMUDA ; BONGKAR DUGAAN PELANGGARAN YAYASAN SOSIAL BUDI LUHUR MAKASSAR

 

BUTON UTARA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Sulawesi Tenggara secara resmi menyoroti pengelolaan anggaran di Desa Lemoea, Kabupaten Buton Utara. Investigasi ini terfokus pada dugaan penyimpangan dana desa tahun anggaran 2022 hingga 2025.

Ketua Investigasi DPD JPKPN Sultra, Ali, mengungkapkan bahwa kecurigaan muncul setelah pihaknya melakukan sinkronisasi antara data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Om-SPAN) dengan realisasi fisik di lapangan.

Menurut Ali, terdapat ketidakwajaran yang signifikan dalam laporan realisasi anggaran. Ia menduga ada upaya manipulasi data demi menciptakan citra "Desa Maju," namun fakta di lapangan menunjukkan hasil yang jauh berbeda.

"Berdasarkan data Om-SPAN yang kami dapatkan, ada beberapa realisasi anggaran yang tidak wajar. Patut diduga adanya manipulasi kegiatan untuk melahirkan status desa maju, namun kenyataannya banyak yang tidak sesuai," ujar Ali kepada media, Rabu (07/01/2026).

Rencana Aksi Besar dan Desakan RDP

Menindaklanjuti temuan tersebut, JPKPN Sultra menyatakan akan segera menggalang aksi massa bersama masyarakat Desa Lemoea. 

Aksi ini bertujuan untuk mendesak instansi terkait agar segera melakukan audit dan transparansi anggaran.

Pihak JPKPN Sultra berencana menyambangi beberapa titik krusial, di antaranya:

Kantor Bupati Buton Utara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Polres Buton Utara

DPRD Buton Utara

"Kami sudah siapkan data. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi, terutama di Kantor Bupati, agar segera memanggil Kepala Desa, DPMD, bagian penginput data Om-SPAN, serta pihak Kepolisian untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Sekretariat Daerah," tegas Ali.

Ali menambahkan bahwa langkah ini diambil agar masyarakat dan publik mengetahui secara terang benderang siapa pihak yang bertanggung jawab atas penginputan data di Om-SPAN tersebut dan bagaimana uang negara dikelola.

"Hal ini guna menciptakan transparansi anggaran. Kami ingin publik tahu siapa yang bermain di balik data Om-SPAN tersebut," tutupnya.