Postingan

Wujud Toleransi, Pembimas Buddha Sulsel Sumarjo, S.Ag. MM Hadiri Perayaan Natal Oikumene Sulsel 2026 Di Hotel Myko Makassar

Jurnalinti24news



Makassar (31 Januari 2026) – Kepala Pembimbing Masyarakat (Pembimas) Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Sumarjo, S.Ag., MM., menghadiri Perayaan Natal Oikumene 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di MYKO Hotel & Convention Center, Jalan Boulevard, Makassar, Sabtu (31/1). Kehadiran tokoh agama Buddha ini mempertegas komitmen harmoni dan moderasi beragama di wilayah Sulawesi Selatan. 

Acara yang mengusung tema kebersamaan dalam pelayanan publik ini dihadiri Pejabat dan Tokoh Penting yakni Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulawesi Selatan drg. Andi Rahmatika Dewi, Perwakilan Sekretaris Daerah Sulsel, Perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, unsur Kodam XIV/Hasanuddin, Polda Sulsel, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, serta Perwakilan WaliKota Makassar

Turut hadir pula Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) periode 2024–2029, Pdt. Gomer Gultom, M.Th, jajaran pimpinan Sinode Gereja, serta perwakilan organisasi keumatan Kristen di Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungannya, Sumarjo, S.Ag., MM. mengatakan bahwa kehadiran lintas agama dalam perayaan Natal oikumene Sulsel bukan sekadar seremonial, melainkan praktik nyata dari nilai-nilai moderasi beragama. "Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan kita untuk membangun Sulawesi Selatan yang lebih rukun dan maju," Tutur Sumarjo dengan ramah pada awak media

Sebagai pejabat yang baru dilantik pada Maret 2025, Sumarjo aktif mendorong keterlibatan umat Buddha dalam berbagai agenda lintas iman. Partisipasi ini sejalan dengan arahan Kanwil Kemenag Sulsel untuk menjadikan agama sebagai inspirasi pembangunan dan perekat sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Perayaan ini juga menjadi bagian dari rangkaian kalender kegiatan besar di Makassar awal tahun 2026, yang menekankan pada penguatan solidaritas antarumat beragama dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang keyakinan.

Penulis : Mhi LiNa, SE