Postingan

DIDUGA LANGGAR HASIL MEDIASI; KELUARGA SANTRI GELAR UNJUK RASA DI TIGA TITIK ; DESAK PONPES ZAM-ZAM BERTANGGUNG JAWAB

Jurnalinti24news




Makassar - Hasil Mediasi diduga dilanggar dan keluarga korban bersama Aliansi Solidaritas dan Peduli Keadilan Anak di Bawah Umur menggelar unjuk rasa dan mendesak Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zam-Zam untuk bertanggung jawab atas dugaan kekerasan terhadap seorang santri.

Aksi di lingkungan pesantren tersebut merupakan titik ketiga dari rangkaian penyampaian aspirasi keluarga korban. Sebelumnya, massa telah mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta perhatian serta tindak lanjut atas dugaan kekerasan yang dialami korban.

Aksi tersebut digelar di depan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zam-Zam, Jalan Al Ikhlas I (Toddopuli X Baru), Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Jumat (13/11/2026).

Aksi dipimpin Andi Muhammad Alfandy, yang akrab disapa Dion, selaku kakak korban. Ia didampingi kuasa hukumnya, Mikel Kelvin, SH., MH., bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas dan Peduli Keadilan Bagi Anak di Bawah Umur.

*Kronologi Menurut Keluarga: Terjadi 19 Juli 2026 di Belawa, Wajo*

Dalam keterangannya kepada awak media, Dion mengungkapkan bahwa dugaan kekerasan terhadap adiknya terjadi pada *19 Juli 2026*, saat korban menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren di wilayah Belawa, Kabupaten Wajo.

Menurut pengakuan keluarga, korban diduga mengalami pemukulan pada bagian kepala hingga merasa pusing dan berkunang-kunang. Selain itu, korban juga disebut mengalami tendangan pada bagian pinggang dan rusuk.

"Kami hanya meminta keadilan. Siapa yang bisa menerima kalau anaknya mengalami kekerasan, apalagi sampai mengalami cedera? Orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya sendiri mengalami kejadian seperti itu," Ungkap Dion.

*Kecewa Mediasi Diduga Dilanggar*

Dion mengaku sangat kecewa karena persoalan tersebut dinilai belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan keluarga. Ia menyebut, sebelumnya sudah ada upaya mediasi, namun mediasi tersebut diduga dilanggar dan tidak dijalankan sebagaimana kesepakatan.

"Kami sudah coba tempuh jalur kekeluargaan, sudah mediasi, tapi kenapa dilanggar? Kami datang karena kami merasa tidak ada kejelasan. Kami hanya minta pihak pesantren bertanggung jawab," tegas Dion.

*Keberatan Atas Tuduhan Menonton Video Porno*

Menurut Dion, berdasarkan pengakuan adiknya, justru oknum ustas bersangkutan diduga pernah mempertontonkan konten pornografi kepada korban, termasuk di lingkungan masjid dan kamar. Tuduhan tersebut menjadi salah satu persoalan serius yang diminta keluarga untuk ditelusuri lebih lanjut.

Ia juga menyampaikan keberatan atas dugaan adanya perlakuan tidak semestinya terhadap korban terkait tuduhan menonton video porno.

Menurut Dion, tuduhan tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Ia menegaskan, kalaupun ada pelanggaran tata tertib pesantren, maka penyelesaiannya harus melalui pembinaan yang mendidik, bukan dengan kekerasan fisik.

"Anak itu harus dibina, bukan dipukul. Apalagi sampai dipukul kepalanya dan ditendang pinggangnya. Itu bukan pembinaan, itu kekerasan," Tegas Dion dengan nada kecewa.

*Kuasa Hukum: Ini Pelanggaran Perlindungan Anak*

Kuasa hukum keluarga korban, Mikel Kelvin, SH., MH., menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini hingga tuntas melalui jalur hukum.

Ia meminta aparat penegak hukum, Kanwil Kemenag Sulsel, Dinas Pendidikan, dan DPRD Sulsel untuk tidak menutup mata terhadap dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

"Kami meminta agar kasus ini dibongkar secara transparan. Anak di bawah umur harus dilindungi. Kami sudah mendatangi Kanwil Kemenag Sulsel dan DPRD Sulsel, dan hari ini kami datang ke pesantren untuk meminta pertanggungjawaban langsung," tegas Mikel Kelvin, SH., MH.

*Tiga Titik Aksi*

Adapun rangkaian aksi keluarga korban pada Jumat (13/11/2026) tersebut adalah:

*1. Kanwil Kemenag Sulsel* - Meminta Kementerian Agama sebagai pembina pesantren untuk turun tangan dan mengawasi.

*2. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan* - Aksi Unjuk rasa berhasil bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Provinsi Supriadi dan oleh beliau berjanji akan mengawal hingga tuntas karena Dapilnya juga di kabupaten Wajo dan aksi unjuk rasa Meminta agar wakil rakyat untuk membentuk pengawasan dan mendesak penegakan hukum,

*3. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zam-Zam, Makassar* - Meminta pihak pesantren bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi terbuka.


*Aksi Berjalan Damai*

Aksi damai yang digelar di depan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zam-Zam tersebut berjalan dengan tertib dan damai. Massa aksi membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan keadilan bagi korban, serta menyerukan perlindungan anak.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zam-Zam belum memberikan keterangan resmi terkait aksi dan dugaan kekerasan yang disampaikan oleh keluarga korban.

Keluarga korban berharap kasus ini dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, Kanwil Kemenag Sulsel, dan DPRD Sulsel, agar keadilan dapat ditegakkan dan tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan di lingkungan pendidikan.

Mhi LiNa, SE