Aksi intensifikasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang dalam mengawal berjalannya keputusan MK dilakukan di beberapa titik yang disebutkan di KPU dan DPRD Kabupaten Maros, Jumat 23/08/2025.
Beberapa organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang terdiri dari Mahasiswa, Serikat Buruh, ormas dan Kepemudaan diantaranya HPPMI, HMI, Serikat Buruh FSPBI Maros, LKBH Maros, SEMMI, PMII, Kiwal Garuda Hitam, OI, BEM Pertanian UMMA, Labetta Revolusi dan Komit Maros.
Pada penyelenggaraan aksi kekerasan tersebut, Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang Kabupaten Maros melakukan orasinya yang dipusatkan di beberapa titik yaitu KPU, Poros Maros-Makassar dan tentunya DPRD Kabupaten Maros dengan membawa isu Nasional terkait runtuhnya demokrasi Indonesia mengenai PILKADA atas adanya RUU PILKADA yang akan disahkan menjadi UU serta oligarki politik yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Selain itu, isu lokal yang ada di Kabupaten Maros mengenai Keterbukaan anggaran KPU terkait skema kotak kosong pilkada Maros, keterbukaan informasi mengenai peraturan daerah (perda) Literasi, juga kepastian akan persetujuannya Perda Ketenagakerjaan, serta disuarakan dalam aksi kredensial tersebut.
Sehingga, dalam kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan tuntutan dalam aksi kekejaman, Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang dengan Grand Issue ",Hancurkan Rezim Oligarki, tegakkan supremasi, dan selamatkan Demokrasi", menuntut beberapa hal, diantaranya;
1. Mendesak kepada DPR, Presiden serta rezim kroni-kroni oligarki untuk menghentikan pembahasan RUU PILKADA serta segera menyetujui putusan MK.
2. Mendesak KPU menerbitkan PKPU berdasarkan putusan MK.
3. Demokratisasi proses legislasi di DPRD Maros.
4. Transparansi anggaran KPU dengan skema kotak kosong.
5. Pembahasan secara terbuka terkait Dewan Literasi.
6. Mendesak pembahasan Perda Ketenagakerjaan Kab. Maros
Dalam menggambarkan tuntutan aksi tersebut, KPU dan DPRD Kabupaten Maros turut mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang dan menerima dengan baik serta akan mendengarkan seluruh tuntutan oleh Aliansi yang akan ditembuskan langsung kepada Pemerintah Pusat Negara Indonesia.
