Postingan

Sutan Nasomal Desak Presiden Kerahkan TNI-Polri Berantas Pembakaran Hutan, Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih

Jurnalinti24news

 







JAKARTA, 25 Oktober 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia mendorong Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.





Sutan Nasomal meminta Presiden RI menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri memperkuat koordinasi dalam mendukung penanganan karhutla, mulai dari pencegahan, pengamanan kawasan rawan kebakaran, hingga penegakan hukum terhadap pelaku.

Menurutnya, persoalan karhutla tidak boleh dipandang sebatas bencana musiman. Kebakaran dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, mengancam satwa liar, serta mengganggu aktivitas pertanian dan perekonomian warga.

“Pemerintah jangan tinggal diam. Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan harus diproses secara tegas sesuai hukum. Jangan sampai kepentingan pihak tertentu mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegas Sutan Nasomal dalam keterangannya melalui sambungan telepon, Minggu (25/10/2026).

Soroti Dampak Asap dan Kerusakan Lingkungan

Sutan Nasomal menyoroti kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang menurut keterangannya turut memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kabut asap.

Ia menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga perlu mengusut penyebab kebakaran, memperkuat pengawasan, serta memastikan pemulihan kawasan yang rusak.

Dampak kebakaran, lanjutnya, berpotensi meluas apabila tidak ditangani dengan baik. Selain ancaman terhadap kesehatan akibat pencemaran udara, masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian dan sumber daya hutan juga dapat mengalami kerugian.

Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota diminta meningkatkan koordinasi dalam pencegahan serta penanganan karhutla. Perlindungan terhadap masyarakat terdampak dan pemulihan lingkungan juga harus menjadi perhatian.

Penegakan Hukum Harus Menyasar Perorangan dan Korporasi

Sutan Nasomal turut meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan keterlibatan perorangan maupun perusahaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

Ia menegaskan, penanganan perkara harus didasarkan pada bukti dan tidak boleh berhenti pada pelaku di tingkat lapangan apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.

Sorotan terhadap penegakan hukum tersebut juga menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Kehutanan pada 19 Oktober 2026 menyampaikan bahwa 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif terkait karhutla, sementara proses pidana terhadap 125 subjek hukum, baik perorangan maupun korporasi, masih berjalan. .

Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla mencakup tindakan administratif dan proses pidana. Namun, status penanganan setiap perkara perlu dibedakan secara jelas agar pihak yang masih dalam proses pemeriksaan tidak serta-merta dianggap telah terbukti bersalah.

“Jangan ada tebang pilih. Jika ditemukan bukti pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum,” ujar Sutan Nasomal.

Usulan Hukuman Mati Tuai Penegasan soal Proses Hukum

Dalam pernyataannya, Sutan Nasomal juga mengusulkan hukuman mati bagi pelaku pembakaran hutan yang dinilainya menimbulkan dampak serius. Ia bahkan menyampaikan tuntutan agar aparat bertindak keras terhadap pelaku.

Meski demikian, usulan tersebut merupakan pandangan narasumber. Penerapan hukuman pidana harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mempertimbangkan unsur tindak pidana yang terbukti, serta melalui proses peradilan yang sah.

Penindakan di luar proses hukum, termasuk penembakan tanpa dasar hukum yang dibenarkan, bukan pengganti penyelidikan dan peradilan. Peran TNI dan Polri juga harus dijalankan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, tuntutan penegakan hukum yang tegas perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum dan hak setiap orang untuk memperoleh proses peradilan yang adil.

Pemerintah Diminta Memperkuat Pencegahan

Selain penindakan, Sutan Nasomal meminta pemerintah memperkuat pengawasan di kawasan rawan kebakaran, meningkatkan kesiapsiagaan pemadaman, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Pengawasan terhadap pemegang izin usaha di kawasan hutan juga dinilai penting untuk memastikan kewajiban perlindungan lingkungan dijalankan. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, upaya mengatasi karhutla membutuhkan kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketegasan penindakan perlu diimbangi pencegahan yang konsisten agar kebakaran tidak terus berulang dan dampaknya tidak semakin membebani warga.

Catatan redaksi: Pernyataan mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pembakaran hutan dalam berita ini merupakan pandangan narasumber dan bukan kesimpulan hukum atas kasus tertentu. Data mengenai lokasi, luas kebakaran, kerugian, serta penyebab kejadian perlu merujuk pada keterangan resmi instansi berwenang. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan.